23 Oktober (UPI) — Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil duta besar Jerman untuk mengajukan protes resmi terhadap markas maritim taktis Berlin yang baru di pantai Baltik.
Kementerian Luar Negeri Moskow mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka mengatakan kepada Duta Besar Lambsdorff bahwa markas besar tersebut “mewakili kelanjutan dari revisi yang lambat atas hasil Perang Dunia II dan merupakan bagian dari upaya militerisasi negara tersebut.”
Tindakan ini sangat melanggar semangat dan isi Perjanjian Penyelesaian Akhir dengan Jerman (Perjanjian 2+4) yang ditandatangani pada 12 September 1990. Menurut Pasal 5 ayat 3 Perjanjian tersebut, Jerman berkewajiban untuk tidak mengizinkan pihak asing pasukan untuk beroperasi ditempatkan atau dikerahkan di wilayah bekas Jerman Timur dan menuntut klarifikasi segera dan rinci dari Berlin.
Setelah runtuhnya Tembok Berlin, perjanjian 2+4 secara resmi menyatukan Jerman Timur yang komunis (secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Jerman) dan Jerman Barat yang demokratis.
Perjanjian tersebut, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Penyelesaian Akhir Mengenai Jerman, menetapkan bahwa angkatan bersenjata asing dan senjata nuklir tidak akan ditempatkan di bekas Jerman Timur setelah penarikan pasukan Soviet.
Pemanggilan ini dilakukan setelah Jerman membuka markas taktis angkatan laut barunya di Rostock pada hari Senin. Markas Besar Satuan Tugas Komando Baltik akan mengemban tugas komando NATO di wilayah Laut Baltik.
Lambsdorff menolak kritik Rusia, menurut lembaga penyiaran negara Jerman Deutsche Welle.
“Transformasi Komando Maritim Jerman menjadi 'Satuan Tugas Komando Baltik' sejalan dengan perjanjian 'Dua Ditambah Empat',” kata Lambsdorff kepada rekannya dari Rusia, menurut kantor berita tersebut.
“Perjanjian Dua Ditambah Empat juga memungkinkan angkatan bersenjata Jerman untuk bergabung dengan NATO,” katanya.